Wales akan menjalani restrukturisasi besar-besaran pada sistem pengelolaan airnya, dengan pemerintah mengumumkan reformasi yang bertujuan untuk mengatasi polusi limbah, meningkatkan akuntabilitas, dan menjamin keberlanjutan jangka panjang. Perubahan yang diusulkan termasuk pembentukan badan pengawas baru, peningkatan infrastruktur yang sudah tua, dan penerapan kontrol yang lebih ketat terhadap pembuangan lumpur limbah.
Tindakan ini dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas air dan kesadaran bahwa sistem yang ada saat ini gagal memenuhi tuntutan lingkungan dan ekonomi modern.
Perlunya Reformasi yang Mendesak
Pemerintah Welsh menggambarkan reformasi ini sebagai “perombakan mendasar,” dengan menyebut perubahan iklim, infrastruktur yang menua, dan ketidakpuasan masyarakat sebagai pendorong utama.
Pengawasan yang ada di Wales saat ini sebagian besar dilimpahkan namun masih dipengaruhi oleh kerangka kerja di seluruh Inggris, sehingga menyebabkan inefisiensi dan lambatnya respons terhadap isu-isu lokal. Tinjauan ini menyusul seruan serupa untuk melakukan perbaikan di Inggris, di mana badan pengawas air baru sedang dibentuk. Namun, pendekatan Wales berbeda dengan mempertahankan peraturan lingkungan hidup yang terpisah di bawah Natural Resources Wales (NRW).
Perubahan Penting Diusulkan
Inti dari rencana tersebut berpusat pada penggantian Ofwat di Wales dengan regulator baru yang berdiri sendiri yang akan bertindak baik sebagai regulator ekonomi maupun perencana sistem. Badan ini akan bertanggung jawab atas investasi infrastruktur jangka panjang, termasuk meningkatkan kualitas pipa dan saluran pembuangan yang sudah tua.
Selain itu, peraturan yang lebih ketat juga diusulkan untuk pembuangan lumpur limbah, khususnya penggunaannya sebagai pupuk di lahan pertanian.
Langkah ini mengatasi kekhawatiran bahwa penyebaran lumpur yang tidak tepat merupakan kontributor utama polusi nutrisi di sungai-sungai di Welsh.
Garis Waktu Implementasi dan Masalah Pendanaan
Reformasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah Welsh pertama-tama harus meminta kekuasaan baru dari pemerintah Inggris dan kemudian mengesahkan undang-undang di Senedd.
Regulator baru ini diperkirakan baru akan beroperasi pada awal tahun 2030an.
Tantangan terbesarnya terletak pada pendanaan: dibutuhkan lebih banyak uang daripada yang dapat diperoleh melalui tagihan pelanggan saja. Pemerintah berencana untuk mengembangkan strategi air nasional 25 tahun yang baru, menggantikan dokumen tahun 2015, namun pendanaan masih belum terselesaikan.
Tanggapan Pemangku Kepentingan
Usulan tersebut mendapat reaksi beragam. Afonydd Cymru, mewakili lembaga pengelola sungai, menyambut baik rencana tersebut sebagai “secercah harapan” namun mendesak adanya tindakan cepat. Komisaris Generasi Masa Depan menekankan perlunya transisi yang mulus untuk menghindari penundaan dalam pemulihan lingkungan. Plaid Cymru menyerukan pelimpahan kekuasaan penuh atas air, dengan memprioritaskan kepentingan Welsh di atas keuntungan perusahaan. Partai Konservatif Welsh mempertanyakan apakah regulator baru saja bisa menyelesaikan masalah ini, sementara Partai Hijau juga menyerukan agar negara tersebut memegang kendali penuh.
Perubahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya air Wales dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Namun, kesuksesan bergantung pada perolehan pendanaan yang memadai, menavigasi dinamika kekuasaan Inggris-Wales, dan menghindari penundaan birokrasi.
Masa konsultasi untuk proposal ini berlangsung hingga awal April, dan masa depan pengelolaan air di Welsh kini bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan merespons dan bagaimana pemerintah mengatasi tantangan keuangan yang mungkin terjadi.
