Mahkamah Agung akan mendengarkan kasus penting yang mempertanyakan apakah perusahaan minyak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan negara bagian atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Keputusan tersebut, yang diperkirakan memiliki konsekuensi luas, dapat secara signifikan mengubah lanskap litigasi perubahan iklim di seluruh Amerika Serikat.
Perselisihan Inti: Yurisdiksi Negara Bagian vs. Federal
Gugatan tersebut berasal dari Boulder, Colorado, tempat pejabat kota dan kabupaten mengajukan gugatan terhadap ExxonMobil dan Suncor Energy pada tahun 2018. Penggugat berpendapat bahwa perusahaan tersebut harus memikul tanggung jawab finansial atas kerusakan yang terjadi akibat dampak terkait iklim, dengan mengutip undang-undang negara bagian yang ada. Namun, raksasa minyak tersebut berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut berada di bawah yurisdiksi federal karena sifat emisi gas rumah kaca yang bersifat global.
Pertarungan yurisdiksi ini sangat penting. Jika Mahkamah Agung memihak perusahaan-perusahaan minyak, hal ini akan secara efektif melindungi mereka dari tuntutan hukum di tingkat negara bagian, sehingga memaksa semua litigasi iklim dibawa ke pengadilan federal – di mana kepentingan industri mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar.
Gelombang Litigasi Perubahan Iklim
Kasus Boulder bukanlah kasus yang terisolasi. Selama dekade terakhir, sekitar tiga lusin tuntutan hukum serupa telah diajukan oleh pemerintah negara bagian, lokal, dan suku di seluruh negeri. Tuntutan ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi finansial atas pengeluaran terkait perubahan iklim, seperti kerusakan infrastruktur akibat kejadian cuaca ekstrem. Beberapa pihak juga menuduh perusahaan minyak melakukan praktik penipuan, dan menuduh mereka sengaja menyembunyikan risiko yang terkait dengan bahan bakar fosil.
Meskipun jumlah kasusnya meningkat, belum ada yang mencapai persidangan penuh. Industri minyak telah secara agresif berupaya untuk memindahkan gugatan ini ke pengadilan federal, dengan alasan bahwa perubahan iklim adalah masalah nasional – bukan masalah negara bagian. Mahkamah Agung sebelumnya menolak melakukan intervensi dalam kasus serupa, namun tekanan baru-baru ini dari kelompok industri dan pemerintahan Trump mendorong dilakukannya pertimbangan ulang.
Taruhan Tinggi untuk Sektor Energi
Taruhannya sangat besar. Perusahaan-perusahaan minyak khawatir bahwa tuntutan hukum iklim yang berhasil dapat mengakibatkan kerugian miliaran dolar, dan berpotensi mengganggu stabilitas sektor energi AS. Kritikus berpendapat bahwa ini adalah taktik menakut-nakuti, yang dirancang untuk melindungi keuntungan dengan mengorbankan masyarakat yang sudah menderita akibat dampak iklim.
Pakar hukum konservatif secara terbuka menganjurkan agar pengadilan menutup kasus-kasus ini, dan menganggapnya sebagai “pemerasan lingkungan hidup”. Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump bahkan menggugat negara-negara seperti Hawaii dan Michigan untuk memblokir upaya litigasi iklim mereka.
Kasus ini bukan hanya mengenai yurisdiksi hukum. Ini adalah pertanyaan mendasar mengenai siapa yang menanggung dampak perubahan iklim. Jika perusahaan minyak kebal terhadap akuntabilitas tingkat negara, maka bebannya akan ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat lokal dan pembayar pajak.
Keputusan Mahkamah Agung akan menentukan apakah pengadilan negara dapat berfungsi sebagai jalan yang berarti bagi keadilan iklim, atau apakah industri energi akan tetap terlindungi dari dampak finansial. Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat membentuk kebijakan iklim dan strategi litigasi di tahun-tahun mendatang.
